Desa Tukum Memasuki Tahapan Penting dalam Penyusunan RKPDesa dan Penetapan Perdes
24 September 2024 87 kali
Tukum, KIM - Kepala Desa Tukum Susanto (Cak Santo) menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) sebagai upaya meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa. Hal tersebut merujuk pada Peraturan Bupati (Perbub) No. 40 Tahun 2018 yang mengatur tentang penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.
Dokumen RKPDesa merupakan perencanaan keuangan untuk jangka waktu satu tahun, yang berfungsi sebagai penjabaran dari RPJMDesa. RKPDesa menjadi dasar bagi Pemerintah Desa (Pemdes) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (ABDesa) yang transparan dan akuntabel.
Pada bulan September ini, Desa Tukum memasuki tahapan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdesa) dan penetapan RKPDesa. Musrenbangdesa berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan hasil draft RKPDesa yang telah disusun kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perwakilan masyarakat. Dalam forum ini, hasil draft tersebut akan dibahas dan disepakati melalui musyawarah.
“Musrenbangdesa ini sangat penting untuk mendapatkan masukan dan evaluasi dari masyarakat, yang akan menjadi bahan bagi tim penyusun dalam menyempurnakan RKPDesa. Kami berharap partisipasi aktif dari semua pihak agar RKPDesa dapat sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat,” ungkap Cak Santo dalam acara Musrenbangdesa Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024, di Balai Desa Tukum Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, Selasa (24/9/2024).
Setelah mendapatkan masukan dalam Musrenbangdesa, hasil perbaikan RKPDesa diharapkan dapat ditetapkan sebagai Peraturan Desa (Perdes) RKPDesa pada minggu ketiga bulan September. Proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih baik, untuk mencapai tujuan pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat Desa Tukum.
Dengan adanya proses ini, Cak Santo berharap Desa Tukum dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. (KIM Tukum Mandiri/Fe)